jump to navigation

Kumulatif Jam Kerja PNS 12 September 2011

Posted by Nanang Himawan in Urusan Kepegawaian PNS.
Tags: , ,
2 comments

Kumulatif Jam Kerja PNS

Akhirnya setelah melalui perjalanan panjang PP tentang disiplin PNS telah diterbitkan dengan

No. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS  diterbitkan tanggal 6 Juni 2010, dicatat dalam Lembaran Negara No. 74 tahun 2010. Bisa di download di SINI

Inilah yang menjadi momok bagi PNS (he..he.. bagi yang pelangar-pelanggar), dan kalau melihat dari aturan yang ada di dalamnya wow … PNS sekarang tidak bisa sesenaknya sendiri untuk melanggar aturan atau akan terkena dampak dari PP ini ha..ha..

Saya hanya akan mengulas 2 ketentuan dari PP ini yang dirasa sangat memberatkan ….

  1. Kumulatif Jam Kerja

Dasar:

Kewajiban PNS sebagaimana tersebut dalan point 11 Pasal 3 yaitu Masuk Kerja dan Menaati jam kerja.

Mari kita lihat terlebih dahulu macam-macam hukuman disiplin

(1)    Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

a. hukuman disiplin ringan;

b. hukuman disiplin sedang; dan

c. hukuman disiplin berat.

(2)    Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. teguran lisan; (tidak masuk 5 hari kerja )

b. teguran tertulis; dan (tidak masuk 6-10 hari kerja)

c. pernyataan tidak puas secara tertulis. (tidak masuk kerja 11-15 hari kerja)

(3)    Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; (16-20 hari)

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan (21-25 hari)

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (26-30 hari)

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; (31-35 hari)

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; (36-40 hari)

c. pembebasan dari jabatan; (41-45 hari)

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan (46 hari kerja).

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Melihat ketentuan di atas sangat berbeda sekali dengan ketentuan PP 30 Tahun 1980 yang telah dicabut dengan adanya PP 53 ini, yang salah satu tujuan PP 53/2010 ini adalah mewujudkan PNS yang handal, professional dan bermoral.

Dari ketentuan tentang jam kerja tersebut ada ketentuan kumulatif yang tidak terdapat di dalam PP No. 53/2010, tetapi terdapat di dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Download DISINI.

Saya akan mencontohkan ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa :\

a)    Teguran Lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja:

Contoh 1 :

Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) had kerja antara bulan Januari sampai dengan April 2011. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan oleh pejabat struktural eselon Ill.

Contoh 1:

Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) had kerja antara bulan Januari sampai dengan April 2011. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan oleh pejabat struktural eselon Ill.

Setelah dihitung secara kumulatif jumlahnya menjadi 40 (empat puluh) jam kerja, dan dikonversi sama dengan 5 (lima) hari tidak masuk kerja, karena 7 1/2 (tujuh setengah) jam dikonversi sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Dalam hal demikian Sdr. Farah dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan oleh pejabat struktural eselon Ill.

Wow .. terlambat kumulatif 7,5 Jam dihitung tidak masuk kerja 1 hari… nah inilah yang membuat PNS banyak yang keberatan, apalagi PNS yang ada di daerah terpencil yang jaraknya jauh… sehingga untuk perjalananpun sudah membutuhkan waktu yang lama…

dan selama 5 tahun saya kerja di BUMN belum ada ketentuan seperti ini… well berarti sekarang aturan PNS lebih ketat dari perusahaan swasta.. wow..

pertanyaan kedua .. apakah peraturan Kepala BKN itu bertentangan dengan PP 53/2010? Hayoo…. Apa jawabannya…..

  1. Ketentuan Atasan dijatuhi hukuman disiplin yang sama dengan PNS yang melanggar apabila tidak menjatuhkan hukuman disiplin.

Wow … Aturan ini keren sekali…. Yang terdapat dalam Pasal 21

(1)    Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

(2)    Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.

(3)    Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

(4)    Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Wah Sekarang menjadi atasan di PNS, tidak lagi hanya menanggung dosa diri sendiri, tetapi juga menanggu dosa bawahannya…..

Dan… inilah beban berat yang harus disandang oleh para atasan, apakah pembinaan pegawai akan berhasil dengan aturan ini? Karena sudah tidak ada lagi pembinaan tetapi langsung dijatuhi hukuman disiplin karena kalau tidak atasannya yang dikenai hukuman disiplin, saya kira pikiran banyak orang akan memilih menjatuhi hukuman disiplin kepada orang lain daripada dirinya sendiri yang dijatuhi hukuman….

Ha..ha.. keren sekali aturan disiplin PNS saat ini…..

Itu saja ya.. nanti analisis hukumnya Insya Allah saya buat terpisah…

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 25 pengikut lainnya.