jump to navigation

Abdi itu Melayani bukan Cari Uang (BLU) 18 Januari 2012

Posted by Nanang Himawan in Tak terkategori, Urusan Kepegawaian PNS.
trackback

Suatu Sore diselingi suara hujan rintik-rintik, di dalam sebuah kendaraan berplat merah, Bos Besar saya bilang ” Kita harus mencari person yang mempunyai jiwa enterpreuner tinggi untuk ditempatkan dalam posisi Usaha di Unit Kerja kita”, sehingga kita dapat memaksimalkan penghasilan, kita kan sudah BLU.”

Pikiran saya langsung berubah, mengasumsikan, berkelana beberapa tahun silam, Apakah paradigma Melayani di dalam Pegawai Negeri Sipil sekarang harus berubah orientasi untuk mencari untung?.

pikiran gilanya adalah “Seorang Abdi (Pembantu) harus bekerja sendiri sambil melayani tuannya”. La.. Apakah akan terjadi kepuasan pelanggan, Pelayanan Prima yang ditanamkan sejak pra jabatan untuk selalu melaksanakan Pelayanan Prima di setiap lini.

Jangan langsung menghakimi kalau belum dipelajari, Sejurus kemudian saya membaca tentang Badan Layanan Umum yang sekarang sangat berkembang di unit-unit kerja pemerintah.

Inti dari BLU adalah

Salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah adanya pergeseran dari pengganggaran tradisional menjadi pengganggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input, tetapi pada output. Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran untuk menggunakan sumber daya pemerintah yang makin terbatas, tetapi tetap dapat memenuhi kebutuhan dana yang makin tinggi.

Penganggaran yang berorientasi pada output merupakan praktik yang telah dianut luas oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Pendekatan penganggaran yang demikian sangat diperlukan bagi satuan kerja instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik. Salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik adalah dengan mewiraswastakan pemerintah. Mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi sektor keuangan publik. Ketentuan tentang penganggaran tersebut telah dituangkan dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.

Selanjutnya, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar penetapan instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). BLU ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik adalah dengan mewiraswastakan pemerintah.

Apakah point penting di atas bisa terwujud, Satu Hal yang perlu diperhatikan adalah sebuah pelayanan yang meningkat akan bergaris lurus dengan uang, gampangnya begini kalau mau fasilitas bagus ya bayarlah dengan lebih, bayar pas-pas an kok pingin pelayanan prima.

Imbasnya adalah banyak sekali pelayanan pemerintah sekarang harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, rumah sakit pemerintah mahal, sekolah negeri mahal, sampai-sampai muncul jargon “Rakyat Miskin Tidak Boleh Sekolah dan Sakit”..

Apakah itu semua akibat dari mewiraswastakan Pemerintah???

Tentu banyak sekali pembahasan yang harus ditelaah dan di jawab serta diolah untuk jawaban tersebut.

Menurut saya saatnya PNS kembali ke Khitahnya yaitu melayani masyarakat sejak diangkat sumpah sampai dengan pensiun yang dalam menjalankan tugasnya dibayar dengan pajak negara.

Untuk mencari uang itu sudah ada tugasnya sendiri yaitu BUMN-BUMN yang banyak di Indonesia…

Janganlah Perwujudan Pelayanan Prima dibebani dengan Mencari Untung…..

Komentar»

1. Anonim - 19 Januari 2012

harusnya sampean datang ke rsj kemarin mas, pas pertemuan BLU sejawa timur…

Nanang Himawan - 19 Januari 2012

di rsj lawang malang ya…. ada info apakah?

2. anharvictor - 19 Januari 2012

pelayanan publik. Gak harus mencari uang dari rakjat.
Mungkin ada beberapa oknum yg membuat citra merah melekat.
Aku yakin meski aku bukan seorang pelayan publik.
Bahwa semua yg di berikan negara pasti ada prosedur pelaksanaan yg baik dan benar. Terlepas dari itu tinggal mentalitas pelakunya saja kang yg berperan.
Sehingga peran dapat memain kan peran dan berperan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: