jump to navigation

PNS Gaji Naik tahun 2012 ( PP NO. 15 TAHUN 2012 ) 16 Februari 2012

Posted by Nanang Himawan in Tak terkategori, Urusan Kepegawaian PNS.
22 comments

Berbahagialah bagi para PNS di Negeri Kita, dengan diundangkannya PP No. 15 Tahun 2012, maka skala gaji pokok PNS naik dibandingkan dengan tahun 2011.

Dalam diktum menimbang dari PP No. 15, 16 dan 17 itu disebutkan, bahwa dasar perubahan gaji PNS, TNI dan Polri adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, serta kesejahteraan PNS, anggota TNI dan Polri.

Dalam lampiran PP No. 15/2012 disebutkan, gaji pokok terendah untuk PNS Golongan III a dengan masa kerja 0 tahun adalah Rp 2.046.100 (sebelumnya Rp 1.902.300) dan tertinggi IIId dengan masa kerja 32 tahun adalah Rp 3.742.300 (sebelumnya Rp 3.332.000). Sedang untuk golongan IVa masa kerja 0 tahun adalah Rp 2.436.100 (sebelumnya Rp 2.245.000), sedang tertinggi untuk golongan IVe masa kerja 32 tahun adalah Rp 4.608.700 (sebelumnya Rp 4.100.000).

Untuk Pembayaran atas dasar gaji terbaru, akan dibayarkan rapelan pada bulan Maret 2012 yang berarti maju 1 bulan dari tahun lalu. Semoga dengan kenaikan gaji ini lebih menambah keprofesionalitasan dari para PNS di negeri indonesia tercinta ini.

Berikut tempat download PP tersebut ;

PP No. 15/2012

Lampiran PP No. 15/2012

Iklan

Blog = Karya Ilmiah? 10 Februari 2012

Posted by Nanang Himawan in Tak terkategori, Urusan Kepegawaian PNS.
5 comments

Baru -baru ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait kewajiban bagi mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 untuk memublikasikan karya tulis ilmiahnya. Kebijakan Ditjen Dikti tersebut dikeluarkan melalui surat edaran bernomor 152/E/T/2012  tertanggal 27 Januari 2012 yang ditujukan kepada Rektor/Ketua/Direktur PTN dan PTS seluruh Indonesia.

Saya pernah mengikuti sebuah rapat yang berisi presentasi dari masing-masing jurusan di salah satu institusi pendidikan di Indonesia. Setiap Pimpinan mempesentasikan hasil evaluasi kinerja jurusannya, yang mengejutkan saya dari evaluasi tersebut untuk Kegiatan Ilmiah, Publikasi Karya Ilmiah dan Kunjungan ke Perpustakaan ternyata tidak sesuai dengan sasasaran yang telah ditetapkan.

Apakah indikasi tersebut merupakan potret bahwa mahasiswa di Indonesia kurang menulis? setelah googling ternyata gairah menulis sangatlah kurang di negeri Indonesia ini. Dengan munculnya Surat Edaran tersebut tentu saja memberikan angin segar bagi dunia pendidikan kita. Akan banyak hasil jurnal dan penelitian yang bisa untuk dijadikan referensi.

Untuk menerbitkan jurnal yang diakui oleh internasional maupun nasional memang tidak mudah. Menurut saya apakah mungkin seluruh universitas di Indonesia bekerjasama bersatu untuk membentuk badan yang menerbitkan Jurnal? tentu saja itu akan menjadi tempat penerbitan jurnal yang diakui di Indonesia dan diakui internasional.

Dan setiap universitas bahkan sampai di fakultas atau jurusan mempunyai tempat penerbitan jurnal sendiri yang diakui minimal di unversitasnya. Jadi mahasiswa tidak kebingungan dan tidak menjadikan alasan untuk berlama-lama tetap menjadi mahasiswa.. ^_^.

Alangkah Indahnya dengan riset dan jurnal mahasiswa kita menjadi pintar-pintar dan memajukan negara, melibas korupsi dan memelihara lingkungan…..

Bagi yang tidak tembus-tembus untuk diterbitkan jurnalnya, tetap latihan ya salah satunya bisa menulis di Blog .. he..he.. siapa tahu besok Blog bisa disebut karya Ilmiah… Ngimpi…

Wah Bakat Narsisku Tersalurkan 19 Januari 2012

Posted by Nanang Himawan in Tak terkategori, Urusan Kepegawaian PNS.
2 comments

Bagi Anda yang sangat suka bernarsis ria ini adalah alat yang tepat dan tidak akan diejek walaupun anda berlama-lama di depan alat ini .

Alat apakah Ini?; adalah absen yang memakai pemindai wajah, berawal dari tahun Anggaran 2011 di mana tempat saya bekerja akan mengaplikasikan absen dengan memakai wajah, para karywan diwajibkan untuk memindai wajahnya untuk kemudian alat tersebut dipasang didepan menggantikan absen sidik jari yang sudah rusak.

 

ada efek baiknya juga pemindai ini, untungnya saat saya discan pertama kali pas posisi wajah bersih, jadi ya harus selalu rajin membersihkan wajah a.l kumis jenggot, la.. kalau nggak dibersihkan nggak bisa absen dunk… haq..haq..

la gimana kalau yang dulu jenggotan dan kumisnya tebal kemudian dicukur apakah bisa dipindai?

 

wah belum tahu tunggu besok ya kalau sudah dipraktekkan hi..hi… yah minimal selalu bisa

Narsis di depa alat ini.. dan para karyawan selalu membersihkan wajahnya haq..haq….

 

Abdi itu Melayani bukan Cari Uang (BLU) 18 Januari 2012

Posted by Nanang Himawan in Tak terkategori, Urusan Kepegawaian PNS.
3 comments

Suatu Sore diselingi suara hujan rintik-rintik, di dalam sebuah kendaraan berplat merah, Bos Besar saya bilang ” Kita harus mencari person yang mempunyai jiwa enterpreuner tinggi untuk ditempatkan dalam posisi Usaha di Unit Kerja kita”, sehingga kita dapat memaksimalkan penghasilan, kita kan sudah BLU.”

Pikiran saya langsung berubah, mengasumsikan, berkelana beberapa tahun silam, Apakah paradigma Melayani di dalam Pegawai Negeri Sipil sekarang harus berubah orientasi untuk mencari untung?.

pikiran gilanya adalah “Seorang Abdi (Pembantu) harus bekerja sendiri sambil melayani tuannya”. La.. Apakah akan terjadi kepuasan pelanggan, Pelayanan Prima yang ditanamkan sejak pra jabatan untuk selalu melaksanakan Pelayanan Prima di setiap lini.

Jangan langsung menghakimi kalau belum dipelajari, Sejurus kemudian saya membaca tentang Badan Layanan Umum yang sekarang sangat berkembang di unit-unit kerja pemerintah.

Inti dari BLU adalah

Salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah adanya pergeseran dari pengganggaran tradisional menjadi pengganggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input, tetapi pada output. Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran untuk menggunakan sumber daya pemerintah yang makin terbatas, tetapi tetap dapat memenuhi kebutuhan dana yang makin tinggi.

Penganggaran yang berorientasi pada output merupakan praktik yang telah dianut luas oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Pendekatan penganggaran yang demikian sangat diperlukan bagi satuan kerja instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik. Salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik adalah dengan mewiraswastakan pemerintah. Mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi sektor keuangan publik. Ketentuan tentang penganggaran tersebut telah dituangkan dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.

Selanjutnya, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar penetapan instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). BLU ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik adalah dengan mewiraswastakan pemerintah.

Apakah point penting di atas bisa terwujud, Satu Hal yang perlu diperhatikan adalah sebuah pelayanan yang meningkat akan bergaris lurus dengan uang, gampangnya begini kalau mau fasilitas bagus ya bayarlah dengan lebih, bayar pas-pas an kok pingin pelayanan prima.

Imbasnya adalah banyak sekali pelayanan pemerintah sekarang harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, rumah sakit pemerintah mahal, sekolah negeri mahal, sampai-sampai muncul jargon “Rakyat Miskin Tidak Boleh Sekolah dan Sakit”..

Apakah itu semua akibat dari mewiraswastakan Pemerintah???

Tentu banyak sekali pembahasan yang harus ditelaah dan di jawab serta diolah untuk jawaban tersebut.

Menurut saya saatnya PNS kembali ke Khitahnya yaitu melayani masyarakat sejak diangkat sumpah sampai dengan pensiun yang dalam menjalankan tugasnya dibayar dengan pajak negara.

Untuk mencari uang itu sudah ada tugasnya sendiri yaitu BUMN-BUMN yang banyak di Indonesia…

Janganlah Perwujudan Pelayanan Prima dibebani dengan Mencari Untung…..

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS 16 Januari 2012

Posted by Nanang Himawan in Tak terkategori, Urusan Kepegawaian PNS.
7 comments

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disini akan saya tuliskan Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin apa saja yang ada di PP 53/ 2010, sebagaimana disebutkan di Pasal 7 PP tersebut :

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7
(1)    Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
(2)    Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a.     teguran lisan;
b.     teguran tertulis; dan
c.     pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3)    Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a.     penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b.     penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c.     penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a.     penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b.     pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c.     pembebasan dari jabatan;
d.     pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
e.     pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Ada banyak istilah yang diperkenalkan dalam PP ini jadi… jangan salah sebut ya….. tegakkan Disiplin dalam diri kita….

Ingat PNS itu di Sumpah 4 Januari 2012

Posted by Nanang Himawan in Urusan Kepegawaian PNS.
add a comment

Baru-baru ini di tempat saya bekerja para PNS diangkat sumpah lagi untuk semakin menegaskan sebagai abdi negara. (gambar dari mbah google)

Nah dasar Sumpah untuk PNS itu ada dimana ya?…

Pasal 3 PP 53 Tahun 2010 mewajibkan Pengucapan Sumpah/Janji PNS kepada setiap PNS;

Pelanggaran yang dilakukan tanpa alasan yang sah terhadap kewajiban mengucapkan Sumpah/Janji PNS dijatuhi dengan hukuman disiplin sedang berdasarkan pasal 9 PP 53 tahun 2010;

berdasarkan PP No.21 tahun 1975 tentang Sumpah/Janji PNS dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 14/SE/1975 tanggal 24 Okotber 1975 tentang petunjuk Pengambilan sumpah/Janji PNS;

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

bahwa Saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab

bahwa saya, akan senantiasa menjungjung tinggi kehormatana negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.

Jujur saya merinding bacanya…. Semoga tetap kita ingat untuk mengurangi KKN di Negeri ini….

Long Road To Be PNS Moratorium (Bagian 3 habis) 7 Desember 2011

Posted by Nanang Himawan in Tak terkategori, Urusan Kepegawaian PNS.
5 comments

Moratorium PNS telah ditetapkan tahun 2011, hanya beberapa jabatan tertentu yang dapat untuk menerima PNS, kalau di kementerian kesehatan hanya menerima untuk tenaga teknis seperti  Dokter, Dosen, Perawat sedangkan tidak menerima tenaga administrasi…..

Sudah tepatkah Keputusan ini?

seperti diketahui bahwa saat ini Indonesia telah kelebihan jumlahNS, yang menyebabkan menyedot anggaran sangat banyak setiap tahunnya, ironisnya jumlah PNS yang sekian banyak tidak sebanding dengan mutu pelayanan yang seharusnya diberikan dan belum memuaskan publik. Alur birokarasi maupun personal yang duduk menjadi abdi negara belum memberikan pelayanan yang Prima.

ditambah lagi pandangan bahwa PNS di indonesia itu hanya makan gaji buta, tidak kerja dan seenaknya di kantor… Apakah seperti itu?

salah satu masalah utama menurut saya adalah input dari para PNS dalam hal ini proses rekruitmen yang belum bisa dipertanggung jawabkan, banyak sekali proses rekruitmen yang sarat dengan KKN yang tentu saja menghasilkan pegawai yang tidak mumpuni…

Proses rekruitmen ini ada banyak perubahan di beberapa tahun terakhir, bahwa dengan adanya era keterbukaan seperti sekarang dan banyaknya sorotan terhadap rekruitmen PNS, membuat rekruitmen PNS menjadi lebih baik… ini terbukti oleh saya dan istri saya yang diterima PNS tanpa bayar sedikitpun… yang mungkin tidak bisa terjadi 10 tahun yang lalu…

lalu kenapa sekarang malah terjadi moratorium? padahal rekruitmen menurut saya sudah berjalan dengan baik..

Moratorium memang efektif untuk membatasi jumlah pegawai… tetapi yang terjadi di sisi lain, masih banyak instansi yang mengangkat honorer… nah ini yang menurut saya bisa menjadi bumerang di kemudian hari….seperti diketahui pengangkatan honorer… sangat sarat dengan KKN, dan akan  …

terus kira-kira apa yang baik? Jangan ada lagi pengangkatan honorer yang penuh dengan KKN, semua rekruitmen PNS harus dengan mekanisme yang bisa dipertanggungjawabakan.

Apakah itu bisa ?… Tanyakan saja sama angin yang berhembus… wusssss

Honorer Status Hukum (Bagian 2) 7 Desember 2011

Posted by Nanang Himawan in Urusan Kepegawaian PNS.
6 comments

sebagaimana yang telah saya berikan contoh perjanjian untuk tenaga honorer di suatu instansi, mari analisa apa saja dasar-dasar hukum dalam pembuatan Perjanjian Kerja tenaga honorer.

secara umum Perjanjian kerja sudah diatur di dalam UU No 13 /2003 tentang perburuhan yaitu di pasal 1 angka 14 :

14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

melihat dari istilah di atas ada 2 pihak yaitu Pekerja/buruh dan Pengusaha/Pemberi Kerja.

Kita telusur lebih lanjut arti dari pemberi kerja pasal 1 angka 4 :

4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pertanyaannya adalah : Apakah Instansi Pemerintah masuk dari pengertian Pemberi Kerja?

– dari pengertian pasal ataupun kalau kita mencari di penjelasan UU 13/2003 tidak disebutkan dengan jelas apakah instansi/badan pemerintah masuk dari sebagai pemberi kerja.

– kalau melihat dari pengertian ” yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk apapun” bisa juga dtafsirkan  siapapun, yang mempekerjakan dan memberikan upah bisa disebut sebagai pemberi kerja. Nah apakah juga dapat ditafsirkan instansi pemerintah itu sebagai Pemberi Kerja?….

Selain hal tersebut di atas, permasalahan yang lain adalah masa depan tenaga honorer itu sendiri.

kalau di dalam UU Perburuhan sebagaimana diatur di dalam

Pasal 59

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan  tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lamadan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Fakta yang terjadi di hampir semua instansi tenaga honorer tidak ditempatkan di sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 59 di atas tetapi sebagai pegawai yang bekerja terus-menerus yang harusnya untuk pekerjaan yang tidak boleh untuk pegawai kontrak.

selain itu perjanjian kerja honorer juga tidak mengikuti UU perburuhan sebagaimana di sebutkan di alam pasal 59 ayat 4 yang perjanjian hany bisa maksimal 5 tahun.. akan tetapi bayak tenaga honorer yang sampai berpuluh-puluh tahun tetap menjadi tenaga kontrak….

dari sedikit ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa UU Perburuhan tidak berlaku bagi tenaga honore di instansi pemerintah… untuk pengangkatan dan ataupun yang lain hanya berharap dari belas kasihan pemerintah…

bahkan apabila terjadi pemutusan kontrak secara sepihak pun honorer tidak ada dasar hukum untuk menggugat…

Apakah aturannya yang harus dibuat? atau kebijakan pemerintah yang harus diganti? kita serahkan sama pimpinan di Republik Indonesia..

Kenaikan Gaji Berkala PNS 15 September 2011

Posted by Nanang Himawan in Urusan Kepegawaian PNS.
Tags: ,
57 comments

Kenaikan Gaji Berkala

Gaji adalah hal yang selalu ditunggu dan dinantikan serta diinginkan oleh setiap pegawai, oleh karena itu disini saya akan mejelaskan sedikit tentang Kenaikan Gaji Berkala:

A. Dasar Hukum

  • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;

B.   Pengertian

  1. Kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dalam suatu pangkat diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut; sedangkan gaji calon pegawai negeri sipil sebesar 80% dari gaji pokoknya;
  2. Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali bagi seorang pegawai negeri sipil yang diangkat dalam golongan I, II, III diberikan setelah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan selanjutnya 2 (dua) tahun sekali, kecuali untuk pegawai negeri sipil yang pertama kali diangkat dalam golongan II/a diberikan kenaikan gaji berkala pertama kali setelah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan selanjutnya setiap 2 (dua) tahun sekali;
  4. Pegawai negeri sipil diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat:
  • telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
  • penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya “cukup” (61-75).
  • Pemberian kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang;
  • Pemberitahuan  kenaikan gaji berkala diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku;
  • Apabila pegawai negeri sipil yang bersangkutan belum memenuhi syarat penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya “cukup” (61-75), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun;
  • Apabila sehabis waktu penundaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun;
  • Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu;
  • Penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang;
  • Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

C.  Syarat-Syarat

  1. Foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
  2. Foto copy sah berkala terakhir;
  3. Foto copy sah Ijazah yang diperoleh;
  4. DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir.

D. Apabila Pegawai yang Mutasi. :

  1. Foto copy sah keputusan CPNS;
  2. Foto copy sah Keputusan PNS;
  3. Foto copy sah Keputusan alih tugas/SK. Mutasi;
  4. Foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
  5. Foto copy sah berkala terakhir;
  6. Foto copy sah Ijazah yang diperoleh;
  7. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP)
  8. DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  • Nah kalau PNS daerah, Surat Pengajuan ke BKD dan akan diurus oleh daerah setempat.
  • Kalau PNS Pusat surat pengajuan kenaikan gaji Berkala diajukan ke KPPN setempat dimana PNS pusat itu ditempatkan  dan digaji.
  • Apabila PNS Pusat yang ditempatkan di daerah dan penggajiannya masih dari pusat di Jakarta, maka pengajuan KGB diajukan di KPPN pusat di mana dia digaji.
  • Maksimal KGB adalah 32 tahun, jadi apabila PNS masa kerjanya lebih dari 32 tahun dia tidak menerima KGB lagi (gajinya dan mentok).

 

Cara Menghitungnya :

  1. Komponen menghitung KGB berdasarkan Masa Kerja di SK terakhir dan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) berlakunya SK tersebut.
  2. selain SK terakhir, KGB juga bisa didasarkan keterangan KGB terakhir (karena SK pangkat terakhir untuk struktural 4 tahun, sedangkan KGB setiap 2 Tahun) jadi kenaikan KGB bisa didasarkan atas Keterangan KGB terakhir).
  3. Golongan I dan II Gaji Berkala akan naik tiap Masa Kerja Ganjil.
  4. Golongan III dan IV Masa Kerja Genap.

demikian yang dapat saya terangkan semoga membantu.

 

Kumulatif Jam Kerja PNS 12 September 2011

Posted by Nanang Himawan in Urusan Kepegawaian PNS.
Tags: , ,
2 comments

Kumulatif Jam Kerja PNS

Akhirnya setelah melalui perjalanan panjang PP tentang disiplin PNS telah diterbitkan dengan

No. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS  diterbitkan tanggal 6 Juni 2010, dicatat dalam Lembaran Negara No. 74 tahun 2010. Bisa di download di SINI

Inilah yang menjadi momok bagi PNS (he..he.. bagi yang pelangar-pelanggar), dan kalau melihat dari aturan yang ada di dalamnya wow … PNS sekarang tidak bisa sesenaknya sendiri untuk melanggar aturan atau akan terkena dampak dari PP ini ha..ha..

Saya hanya akan mengulas 2 ketentuan dari PP ini yang dirasa sangat memberatkan ….

  1. Kumulatif Jam Kerja

Dasar:

Kewajiban PNS sebagaimana tersebut dalan point 11 Pasal 3 yaitu Masuk Kerja dan Menaati jam kerja.

Mari kita lihat terlebih dahulu macam-macam hukuman disiplin

(1)    Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

a. hukuman disiplin ringan;

b. hukuman disiplin sedang; dan

c. hukuman disiplin berat.

(2)    Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. teguran lisan; (tidak masuk 5 hari kerja )

b. teguran tertulis; dan (tidak masuk 6-10 hari kerja)

c. pernyataan tidak puas secara tertulis. (tidak masuk kerja 11-15 hari kerja)

(3)    Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; (16-20 hari)

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan (21-25 hari)

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (26-30 hari)

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; (31-35 hari)

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; (36-40 hari)

c. pembebasan dari jabatan; (41-45 hari)

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan (46 hari kerja).

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Melihat ketentuan di atas sangat berbeda sekali dengan ketentuan PP 30 Tahun 1980 yang telah dicabut dengan adanya PP 53 ini, yang salah satu tujuan PP 53/2010 ini adalah mewujudkan PNS yang handal, professional dan bermoral.

Dari ketentuan tentang jam kerja tersebut ada ketentuan kumulatif yang tidak terdapat di dalam PP No. 53/2010, tetapi terdapat di dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Download DISINI.

Saya akan mencontohkan ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa :\

a)    Teguran Lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja:

Contoh 1 :

Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) had kerja antara bulan Januari sampai dengan April 2011. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan oleh pejabat struktural eselon Ill.

Contoh 1:

Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) had kerja antara bulan Januari sampai dengan April 2011. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan oleh pejabat struktural eselon Ill.

Setelah dihitung secara kumulatif jumlahnya menjadi 40 (empat puluh) jam kerja, dan dikonversi sama dengan 5 (lima) hari tidak masuk kerja, karena 7 1/2 (tujuh setengah) jam dikonversi sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Dalam hal demikian Sdr. Farah dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan oleh pejabat struktural eselon Ill.

Wow .. terlambat kumulatif 7,5 Jam dihitung tidak masuk kerja 1 hari… nah inilah yang membuat PNS banyak yang keberatan, apalagi PNS yang ada di daerah terpencil yang jaraknya jauh… sehingga untuk perjalananpun sudah membutuhkan waktu yang lama…

dan selama 5 tahun saya kerja di BUMN belum ada ketentuan seperti ini… well berarti sekarang aturan PNS lebih ketat dari perusahaan swasta.. wow..

pertanyaan kedua .. apakah peraturan Kepala BKN itu bertentangan dengan PP 53/2010? Hayoo…. Apa jawabannya…..

  1. Ketentuan Atasan dijatuhi hukuman disiplin yang sama dengan PNS yang melanggar apabila tidak menjatuhkan hukuman disiplin.

Wow … Aturan ini keren sekali…. Yang terdapat dalam Pasal 21

(1)    Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

(2)    Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.

(3)    Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

(4)    Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Wah Sekarang menjadi atasan di PNS, tidak lagi hanya menanggung dosa diri sendiri, tetapi juga menanggu dosa bawahannya…..

Dan… inilah beban berat yang harus disandang oleh para atasan, apakah pembinaan pegawai akan berhasil dengan aturan ini? Karena sudah tidak ada lagi pembinaan tetapi langsung dijatuhi hukuman disiplin karena kalau tidak atasannya yang dikenai hukuman disiplin, saya kira pikiran banyak orang akan memilih menjatuhi hukuman disiplin kepada orang lain daripada dirinya sendiri yang dijatuhi hukuman….

Ha..ha.. keren sekali aturan disiplin PNS saat ini…..

Itu saja ya.. nanti analisis hukumnya Insya Allah saya buat terpisah…